Di dalam magnum opusnya, al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa sejarah perang dan segala bentuk perseteruan antarmanusia, sebenarnya seumur dengan sejarah dunia. Perseteruan dan konflik terjadi semenjak Tuhan menciptakan dunia yang akan terus terjadi selama manusia masih maujud di pentas dunia.[1] Al-Quran sendiri menyatakan bahwa peperangan adalah suatu hal yang sulit dihindari sama sekali, sehingga bila tujuannya legal (syar’i), yaitu untuk mengantisipasi serangan musuh,[2] perang diizinkan bahkan diwajibkan meskipun terasa berat dan menyakitkan, sesuai firman Allah swt:

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci”.(QS. Al-Baqoroh [2]: 216)

cartoon7

Sebagaimana agama yang membumi  dan kompatibel dengan perkembangan dan pelajuan zaman, serta sesuai dengan hidup dan kehidupan manusia termasuk dalam menyikapi “ keniscayaan” perang dan konflik dalam kehidupan  maka tak aneh bila islam menyuguhkan sejumlah basis etika untuk “memanusiakan”  peperangan.

Hubungan Agama dan Negara

Adalah jelas  kiranya bahwa Islam memandang pihak non-Muslim tidak dari sudut pandang kebencian, fanatisme dan arogansi. Tetapi, sikap islam dalam non-Muslim manapun yang tidak memusuhi islam dilandasi oleh sikap toleran, kooperatif, persaudaraan atas nama kemanusiaan, dan penghormatan atas nama kemanusiaan, dan penghormatan terhadap setiap perjanjian dan kesepakatan. Dua ayat al-Quran (QS. Al-Mumtahanah [60]:8 dan 9) berikut ini dapat menggambarkan pandangan Islam tentang dasar hubungan Muslim dan non-Muslim, baik perseorangan atau antar kelompok /Negara:

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada  memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negrimu. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negrimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Dua ayat di atas menginformasikan kepada kita tentang prinsip islam menyangkut  hubungan antaranegara, suatu prinsip yang sangat menekankan perdamaian dan kasih saying antarsesama ketimbang perang dan permusuhan. Bahkan, kepada mereka yang memusuhi islam, agama damai ini tidak lantas membolehkan bentuk pembalasan yang melampaui batas, karena penghormatan islam yang tinggi terhadap kesatuan asal manusia yang seharusnya selalu dihiasi oleh kedamaian dan kasih saying antarmereka. Disinilah kita mengerti mengapa sebelum dua ayat yang dikutip di atas, Allah menyinggung tentang pentingnya kasih saying antarmanusia:

“Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih saying antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS. Al-Mumtahanah[60]:7)

Dapat dikatakan secara singkat bahwa prinsip hubungan antarnegara dalam pandangan islam sebenarnya dalam pandangan islam sebenarnya berdiri di atas landasan qur’ani yang kokoh, yaitu egalitarianism dan humanism islam (QS. An-Nisa [4]:1;ar-Rum [30]:22,perdamaian dan koeksistensi (QS. Al-Hujurat [49]:13, kerja sama untuk mewujudkan kemaslahatan (QS. Al-Maidah [5]:2), legalitas perang untuk membela kebenaran dan menjaga perdamaian (QS. Al-Anfal [8]:61, keadilan terhadap siapa pun tanpa melihat golongan, suku, bangsa atau agama (QS. Al-Baqoroh [2]:194;al-Maidah [5]:8;al-An’am [6]: 152, al-Mumtahanah[60]:8),dan penghormatan terhadap setiap perjanjian dan kesepakatan (Qs. Al-Anfal[8]:72; an-Nahl [16]:91-92).[3]

Perlindungan Warga Sipil dan Fasilitas Sipil

Meskipun islam dalam situasi-situasi yang telah disinggung di atas mengizinkan, bahkan mewajibkan perang, namun agama salam nan rahmah ini tidak membiarkan peperangan yang dilegalkan itu tanpa batasan dan etika. Bahkan, dalam hal ini islam mendahului hukum perang positif yang dikenal dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagaimana termaktub dalam Konvensasi Jenewa 1864 yang mengalami penyempurnaan melalui 4 konvensi Jenewa 1949 berkenaan dengan perlindungan korban perang, dan kemudian dilengkapi dengan protocol tambahan I dan II tahun 1977 tentang perlindungan korban perang pada situasi sengketa bersenjata internasional dan non-internasional.[4]

Menyangkut kedudukan warga sipil dan non-kombatan dalam HHI dikenal adanya prinsip pembedaan (principle of distintion). Melalui prinsip ini, semua pehak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur (tentara/kombatan) dengan orang sipil. Tujuannya adalah untuk melindungi orang sipil, sehingga yang menjadi sasaran serangan dalam pertempuran hanyalah sasaran militer dan objek militer.[5]

Prinsip pembedaan antara kombatan, non-kombatan, dan warga sipil dalam HHI ini sebenarnya bukanlah hal yang sama sekali asing dalam islam, jika tidak dikatakan bahwa islam mendahului HHI dalam hal ini. Prinsip pembedaan kombatan dan warga sipil ini sebenarnya telah termaktub dalam al-Quran lebih dari 10 abad sebelum adanya formulasi HHI yang baru muncul pada tahun 1864, yakni firman Allah swt:

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.(QS. Al-Baqoroh [2]: 190)

Dalam tafsir al-Qurthubi, sahabat Ibnu Abbas ra, Umar bin Abdul Aziz dan Mujahid menafsirkan ayat di atas sebagai berikut:

“Perangilah orang yang dalam keadaan sedang memerangimu, dan jangan melampaui batas sehingga terbunuhnya perempuan, anak-anak , tokoh agama dan semisalnya.”[6]

Atas dasar inilah, seyogyanya segala bentuk pertempuran hanya terjadi di kalangan, dan dibatasi untuk, kombatan (tentara)yang memang bertugas untuk berperang. Adapun waarga sipil [7]dan non-kombatan[8] serta objek-objek dan fasilitas sipil, kesemuanya harus dilindungi dan ekses destruktif yang ditimbulkan dari suatu peperangan atau konflik bersenjata.[9] Prinsip pembedaan inilah yang kemudian diimplementasikan oleh nabi yang melarang membunuh warga sipil yang tidak ikut andil dalam suatu peperangan. Beberapa teks Hadis dan Atsar yang memerinci warga sipil dan non-kombatan yang harus dilindungi dari segala bentuk ekses operasi militer, serangan membabi buta, pembalasan dendam dan tidak dijadikan objek serangan atau dijadikan sebagai perisai dari serangan militer, antara lain:[10]

  1. Para Wanita dan Anak-Anak

Abdullah bin Umar melaporkan, “Selama bebrapa peperangan Rasullullah saw.,seorang wanita ditemukan terbunuh, maka Rasullullah saw. melarang pembunuhan wanita dan anak-anak.” (HR.al-Bukhari). Dalam Hadis lain dilaporkan bahwa, “Seorang wanita ditemukan terbunuh. Rasullullah tidak menyetujui pembunuhan wanita dan anak-anak.” (HR. al-Bukhari dan Muslim. Hadis dengan arti yang sama diriwayatkan juga oleh Malik dan Majah)

  1. Para ‘Asif (Pelayan Sewaan)

Rabah bin Rabi’ melaporkan, “ketika kami bersama Nabi dalam ekspedisinya, beliau melihat beberapa orang berkumpul dan mengirim seseorang dan berkata, ‘Lihatlah apa yang dikerumunkan orang-orang tersebut!’ Orang suruhan itu lalu dating dan berkata, ‘Beliau bersabda,’Dia (wanita) itu tidak berpegang [bagaimana mungkin sampai terbunuh]?’ (saat itu) Khalid bin Walid berada di barisan terdep[an; Nabi saw. pun mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan, ‘Katakan pada Khalid untuk tidak membunuh wanita dan pelayan sewaan (‘asif)!.” (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

‘asif di sini berarti kategori orang yang tidak ikut berperang tetapi ada dalam medan perang untuk mengerjakan tugas-tugas perawatan (paramedis) dan personel keagamaan militer. Dalam istilah Hukum Humaniter Internasional, ‘asif ini dapat dimasukkan sebagai tentara bukan pejuang atau non-kombatan.

  1. Para Orang Tua Manula

Anas bin Malik melap[orkan bahwa Nabi saw. bersabda:

Pergilah atas nama Allah, percaya pada Allah dan tetap pada agama Rasul-Nya. Jangan membunuh orang-orang tua jompo,atau bayi, atau anak-anak, atau wanita; janganlah curang dalam harta rampasan, berlakulah dengan benar dan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”(HR.Abu Dawud)

Malik juga melaporkan dalam al-Muwaththa’ bahwa Umar bin Abdul Aziz, khalifah Umayyah kedelapan (717-120 M) pernah menginstruksikan kepada salah satu gubernurnya:

“Telah diwsiatkan kepada kita ketika Nabi saw. mengirimkan pasukan razia, beliau berkata,’Rampaslah harta mereka atas nama Allah , di Jalan Allah. Jangan  memutilasi mayat dan jangan membunuh anak-anak.’ Katakan hal yang sama kepada pasukanmu, Insya Allah kesejahteraan meliputi kamu.” (HR. Malik)

  1. Para Agamawan dan Rohaniawan

Yahya bin Sa’id melaporkan bahwa, “Abu Bakar ra. Menasihati Yazid bin Muawiyah, ‘Kamu akan menemukan sekelompok  orang yang mengaku telah mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Biarkanlah mereka atas apa yang diakuinya(Biarawan Kristen)…Aku menasihatimu sepuluh hal:Jangan membunuh para wanita atau anak-anak atau orang tua yang lemah. Jangan menebang pohon yang mengahsilkan buah, jangan membantai kambing atau unta kecuali untuk makanan. Jangan membakar tumah dam morak-morandakannya. Jangan mencuri barang rampasan perang, dan jangan bersikap pengecut’.” (HR. Malik)

  1. Tawanan Perang

Dalam memperlakukan tawanan perang yang tidak dalam posisinya lagi untuk melawan , islam memerintahkan Muslim untuk memperlakukan mereka secara baik sesuai firman Allah swt:

“Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di Medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mebngalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir.”[11]

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miski, anak yatim dan orang yang ditawan.”[12]

Dalam praktiknya Rasullullah saw. mengimplementasikan perintah al-Quran terhadap tawanan perang dengan baik dan sering kali membebaskan mereka seperti dalam kasus Perang Hunain. Beberapa tawanan perang Badar  ditebus, dan beberapa yang lain diminta untuk mengajari anak-anak Muslim sebagai komensasi kebebasan mereka. Bahkan saw. bersikap sangat lembut dan penuh keluhuran budi kepada pihak musuh yang telah ditakhlukan walaupun beliau dulu pernah disakiti dan beberapa sahabat beliau dianiaya dan dibunuh mereka. Pada peristiwa Fath Makkah, beliau berkata ke[pada orang-orang kafir Quraisy yang telah ditaklukkan, “ pergilah,kalian sudah bebas”(HR. al-Baihaqi)

Beberapa contoh teks keagamaan dalam islam tentang perlindungan warga sipil  dan non-kombatan serta fasilitas-fasilitas sipil dalam perang, memang tidak mencangkup semua spectrum warga sipil dan non-kombatan dalam konteks sekarang. Kendati demikian, adanya spirit islam mengenai batasan-batasan dalam sasaran perang berdasarkan asas perbedaan antara sipil dan kombatan, kemudian memerhatikan bahwa hukum islam mengakui ‘urf (kebiasaan) dan norma antarabangsa  sebagai sumber hukum sekunder (seperti bunyi kaedah fikih al-‘adah muhkamah, ats-tsabit bi al-‘urfi ka ats-tsabit bi asy-syay’), serta pentingnya konteks dalam perumusan hukum sesuai dengan tempat dan waktu (la yunkaru taghayyuru fatwa  wa ijtihad wa hukm bi taghayyuri az-zaman wa al-makan), maka konsep warga sipil dan non-kombatan di bawah kesepakatan Hukum Humaniter Intenasional yang telah diratifikasi oleh hampir seluruh negara dewasa ini, jika tidak bertentangan dengan islam, dapat dijadikan acuan teknis untuk pengertian warga sipil dan non-kombatan bagi umat Muslim dalam melaksanakan perang pada masa sekarang.[13]

Basis Etika Perang dalam Islam

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak diragukan lagi bahwa dalam islam terdapat hukum yang menjamin keselamatan dan perlindungan warga sipil dan non-kombatan serta fasilitas atau objek sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran perang. Jaminan ini dalam islam  berlandaskan di atas beberapa prinsip dasar dalam islam, yaitu:

Pertama, tujuan poko dari ajaran islam (maqoshid syari’ah) adalah menjaga dan memelihara  hak-hak manusia  yang paling mendasar, khususnya hak hidup, hak beragama, hak memelihara akal, keluarga dan kepemilikan. Tidaklah aneh karenanya bila islam mengecam berbagai bentuk tindak kekerasan dan kelaliman yang dilakukan kepada orang/kelompok lain, sampai-sampai islam menganggap kelaliman yang dilakukan kepada seorang manusia secara keseluruhan. Sesungguhnya islam memandang kehidupan dan nyawa manusia sebagai sesuatu yang suci yang menjadi tanda komitmen yang teguh untuk menjamin hak asasi manusia, sesuai firman Allah swt:

“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya”.(QS. Al-Maidah [5]:32)

Tambahan lagi, dalam pandangan islam, setiap individu manusia merupakan personifikasi dari kemanusiaan yang dimuliakan oleh Allah.[14]Dan, kemanusiaan yang sangat dihormati dan dijaga oleh islam ini terefleksi dari bagaimana setiap manusia diperintahkan untuk menghormati manusia  yang lain: kebebasannya, kehormatannya, dan hak-hak kemanusiaan lainnya.[15]

Kedua, prinsip pembedaan (principle of distintion)antara warga sipil dan pejuang (militer) sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Prinsip ini dengan singkat dan padat ditegaskan dalam Al-Quran  bahwa sasaran peramg bagi pasukan Muslim adalah, “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melamapui batas.”[16]

Ayat di atas secara jelas menyatakan bahwa kendatipun peperangan diizinkan dalam islam untuk tujuan-tujuan yang legal, akan tetapi di dalamnya terkandung ancaman untuk tidak melampaui batas-batas diperbolehkan peperangan, termasuk di antaranya membunuh warga sipil yang tak berdosa dan memorak-morandakan fasilitas-fasilitas mereka, seperti rumah sakit, sekolah, dan sejenisnya. Karena itulah Allah swt. Menegaskan kembali di surah yang lain:

“Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang denagn serangannya terhadapmu”. (QS.al-Baqoroh [2]: 194)

“Dan jika kamu memberikan balsan maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar”. (QS.an-Nahl [16]: 126)

Ketiga, prinsip fithrah dasar manusia adaalh keadaan tidak bersalah secara moral (moral innocence), yakni bebas dari dosa. Dengan kata lain, islam tidak mengenal istilah “dosa bawaan” atau “dosa turunan”. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dan tidak dapat membebaninya ke pundak orang lain, sesuai firman Allah swt:

“(Yaitu) bahwasannya seorang yang berdosa  tidak akan memikul dosa orang lain”. (QS. Al-Najm [53]:38)

Karenanya, membunuh warga sipil yang tidak berdosa adalah termasuk suatu tindakan yang tidak direstui dalam islam. Oleh karena itu pula, Yusuf Qaradhawi dan beberapa fatwa lembaga islam internasional[17] sepakat mengutuk berbagai tindakan terror yang menjadikan warga sipil sebagai sasaran penyerangan, seperti pembajakan pesawat sipil, pengeboman objek-objek wisata dan gedung sipil, dan aksi-aksi terror serupa.[18]

Beberapa Asumsi Keliru

Adapun asumsi keliru dari sebagian kelompok radikal bahwa membunuh warga sipil merupakan tindakan setimpal yang diperintahkan islam sebagaimana termaktub dalam QS.al-Baqoroh [2]:194 dan an-Nahl [16]: 126 yang tersebut di atas, merupakan asumsi yang tidak dapat dibenarkan sama sekali. Selain bertentangan dengan etika dan batasan-batasan perang dalam islam sebagaimana dijelaskan di atas, dalam analisis M.H. Hassan,[19] kesalahan  fatal asumsi radikal tersebut muncul karena generalisasi yang salah kaprah sebagai berikut:

Pertama, asumsi bahwa rakyat sipil di negara-negara penganut system demokrasi yang dianggap memusuhi islam (seperti AS dan Australia misalnya)[20] Ikut bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahnya berdasarkan asumsi ini, larangan pembunuhan warga sipil semasa perang dianggap tidak berlaku karena kebijakan –kebijakan dalam negara-negara demokrasi tersebut dibuat oleh pemerintah yang dipilh sendiri oleh rakyatnya, tidak seperti pada system monarki absolute di mana kekuasaan hanya ada di tangan raja.

Asumsi ini jelas keliru, karena Nabi saw. saat berperang melawan kaum pagan Mekkah dan sekutu-sekutunya tetap menegaskan pentingnya melindungi orang-orang yang lemah dan bukan pejuang selama berperang. Padahal, kaum pagan Mekkah adalah komunitas  yang erat dan pemimpin sukunya membuat keputusan secara bersama-sama dalam rapat suku. Mereka lebih mirip seperti keluarga besar daripada sebuah negara. Karena populasi orang-orang Mekkah relative berjumlah sedikit, seorang warga biasa memunyai akses pribadi kepada kepala suku yang membuat kebijakan. Setiap warga Mekkah dengan demikian memiliki pengaruh yang besar kepada kebijakan yang akan dibuat dibanding seorang warga AS atau warga Australia sekarang yang kebijakannya lebih ditentukan oleh perusahaan besar dan pelobi yang kuat. Kendati demikian, menghadapi kaum pagan Mekkah ini Nabi saw . tetap memberlakukan prinsip pembedaan dalam perang (Principle of distinction) antara pejuang (tentara) yang menjadi target perang dan warga sipil yang harus dilindungi dari sasaran perang.

Kedua,asumsi bahwa beberapa negara modern dewasa ini banyak yang memberlakukan wajib militer bagi warga sipilnya. Berdasarkan asumsi ini, pemilahan antara sipil dan militer sulit dilakukan, karena dengan mengikuti wajib militer, warga sipil dapat dipanggil dan mobilisasi untuk tujuan militer.

Asumsi ini pun tidak dapat dibenarkan. Faktanya adalah bahwa beberapa negara yang warga sipilnya sering kali menjadi sasaran teroris seperti AS dan Australia tidak memberlakukan wajib militer. Warga negara dari kedua negara tersebut menjadi anggota militer  aktif atau cadangan atas dasar sukarela. Beberapa negara lain yang memberlakukan wajib militer, seperti Singapura, membatasi mewajibkan pria berbadan sehat dan berumur minimal 18 tahun untuk mengikuti wajib militer selama 24 sampai 30 bulan. Tetapi, “wajib militer” di negara tersebut tidak harus berkhidmat daalm bidang militer. Sejumlah besar dari mereka terdaftar dalam pasukan Pertahanan  Sipil Singapura yang dalam HHI tidak dikategorikan sebagai pejuang  yang dapat menjadi target serangan.

Ketiga, dalam kasus Bom Bali, misalnya, asumsi lain yang keliru menyatakan bvahwa tidak logis bagi wisatawan AS dan Australia yang ada di Bali sebagai warga sipil yang harus dilindungi, setelah mereka mendengar peringatan adanya kemungkinan serangan teroris di sana. Dalam asumsi keliru ini muncul kesimpulan yang sangat berbahaya di mana hanya mereka yang terlatih dalam militerlah yang akan menolak peringatan seperti itu dan berani menghadapi risikonya.

Menjawab asumsi keliru ini, kita dapat mengutip satu kaidah hukum islam yang menyatakan “al-ashlu bara’ah adz-dzimmah “ (sesorang harus diangap tidak bersalah samapi dibuktikan sebaliknya ). Kaidah yang lain menyebutkan “al-hudud tusqathu bi asy-syubuhat” (hukuman hudud harus dibatalkan ketika ada keraguan ). Asumsi di atas jelas keliru karena terdapat keraguan akibat generalisasi yang dipaksakan. Dalam wawancara dengan harian al-Ahram Mesir, Yusuf al-Qaradhawi mengatakan, “Dalam kasus yang sulit membedakan antara personel militer dan warga sipil setiap orang harus berhati-hati untuk tidak membunuh orang lain kecuali setelah menemukan bukti pasti bahwa orang tersebut terlibat dalam aksi militer, karena nyawa manusia itu dimuliakan”.[21]

Keempat, aksi-aksi pembantaian warga sipil oleh sekelompok Muslim radikal sering la;I dipicu oleh asumsi keliru akibat terbunuhnya ribuan Muslim yang tinggal di Irak dan Afghanistan yang disebabkan oleh kebijakan luar negri beberapa negara non-muslim. Karena para musuh dianggap telah melanggar sehingga mengakibatkan terbunuhnya ribuan muslim dan ketidakadilan global masih berlanjut hingga sekarang, maka dalam asumsi keliru ini dibenarkan membunuh warga sipil sebagai balasan setimpal dari terbunuhnya warga sipil Muslim.

Asumsi ini juga jelas keliru karena tidak sesuai dengan spirit islam yang senantiasa memerintahkan untuk menegakkan kebenaran, keadilan dan sikap ihsan, sebagaimana firman Allah swt:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran ) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesunbgguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al-Maidah [5]:8)

Sesungguhnya, akhlak dan etika merupakan salaha satu elemen penting dalam islam. Tidak ada suatu aktivitas pun dalam islam yang keluar dan dapat dipisahkan dari akhlak termasuk dalam berperang. Penyempurnaan akhlak adalah misis utama Nabi Muhammad saw, sehingga Allah menjadikannya sebagai contoh yang sempurna (QS.al-Ahzab [33]:21 dan (QS. Al-Qalam [68]:4). Setiap muslim diharapakan untuk selalu berusaha menjadikan Nabi sawsebagai teladan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam mengikuti etika, batasan dan aturan tertentu dalam melaksanakan perang.

Sesungguhnya kegagalan pihak lain untuk melakukan akeadilan atau tidak mengindahkan kesepakatan internasional dalam pelaksanaan etika perang, tidak dapat dijadikan alasan bagi muslim untuk melakukan hal yang sama. Kecuali itu, dalam kamus islam tidak dikenal istilah “tujuan menghalalkan cara”. Suatu tujuan yang baik dan mulia, tidak boleh dicapai melalui cara yang yang buruk. Dengan alasan yang sama, zakat yang diperoleh dengan cara yang salah adalah tidak dibenarkan dan dilarang. Sebab, “Allah itu baik, dan tidak menerima selain yang baik.”[22] Wallahu A’lam.