FASILITAS NEGARA KAFIR SAMA DENGAN FAY` (HARTA RAMPASAN)?

Pendahuluan

Sejak awal disebarkan, agama Islam selalu menghadapi tantangan yang datang dari orang-orang kafir. Ketika umat Islam sudah merasa kuat secara fisik, mereka mulai diizinkan untuk menghadapi gangguan itu dengan sikap keras, yaitu perang. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masa tersebut, mereka yang memenangkan pertempuran memunyai hak untuk merampas harta benda musuh yang dikalahkan. Demikian pula halnya yang terjadi dalam peperangan antara pasukan Islam dan tentara kafir. Pada saat kaum Muslim memenangkan pertempuran, harta musuh yang berhasil dirampas segera dibagikan kepada semua yang ikut berjuang.

Harta rampasan perang yang diperoleh umat Islam ada dua macam, yaitu harta yang didapatkan dengan mengalahkan musuh dalam pertempuran dan yang diperoleh dari musuh tanpa melalui peperangan. Yang pertama disebut al-ghanimah, sedang yang kedua dinamakan al-fay’. Karena hakikat perolehannya berbeda, pembagiannya juga tidak sama. Pembagian ghammah diatur dengan ketetapan Allah yang terdapat dalam(surah al-Anfal [8]: 41) sedang peruntukkan al-fay’ diatur dengan petunjuK-Nya yang tercantum dalam sural} al-Hasyr [59]: 6-7. inilah informasi sejarah yang berkaitan dengan harta orang kafir.

Hakikat al-Fay’

Istilah al-fay’ merupakan bentuk mashdar dari kata kerja fa’a-yaf’u yang artinya kembali atau mengambil harta musuh. Kata ini dengan segala derivasinya disebut dalam al-Qur’an sebanyak tujuh kali, yaitu pada surah al-Baqarah [21: 226; (al-Hujurat [49]: 9 disebut dua kali, al-Ahzab [33:50;, af-Hasyr [59]: 6-7, dan pada an-Nahl [16]: 48. Dari tujuh ayat ini, yang bermakna pengambilan harta rampasan hanya tiga, yaitu yang terdapat pada surah al-Ahzab [33]: 50 dan surah al-Hasyr [59]: 6 & 7) Berikut ini dikutipkan dua ayat yang terakhir disebut, yaitu:

“Dan harta rampasan fay’ dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah rnemberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Harta rampasan (fay’) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul kerabat (rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan antara orang-orcng yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya berada di antara orang-orang yang kaya di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepada maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.” QS. al-Hasyr [59]: 6-7)

 

Dua ayat di atas diturunkan berkaitan dengan harta yang diperoleh kaum Muslim dari Bani Nadhir yang menyerah dan mengaku kalah sebelum terjadi perang. Harta yang mereka tinggalkan setelah diusir dari Madinah disebut dengan istilah al-fay’. Dalam persoalan yang berkaitan dengan perolehan, ayat 6 menyebutkan bahwa harta ini diperoleh tanpa melalui perang, yang diungkapkan dengan redaksi bahwa dalam memperolehnya para sahabat tidak memerlukan kuda atau unta. Pada saat tersebut, musuh yang pada awalnya hendak melawan ternyata kemudian menyerah dan mau meninggalkan daerahnya dengan hanya membawa harta sesuai dengan kemampuan mereka. Harta lain yang tidak terbawa kemudian dijadikan sebagai rampasan. Cara memperoleh al-fay’ adalah tidak disertai dengan perang secara fisik yang melibatkan pasukan. Karena itu, harta ini tidak dibagikan sebagaimana yang terjadi pada ghammah. Peristiwa semacam ini terjadi beberapa kali dalam sejarah perang yang dipimpin Rasulullah saw., yaitu pada perang dengan Bani Quraizhah, perang dengan Bani Nadhir, perang dengan penduduk Fadak, dan perang dengan penduduk Khaibar.

Sementara itu, petunjuk Allah yang terkait dengan pembagian al-fay’ disebutkan dalam ayat 7, yaitu bahwa harta al-fay’ itu menjadi hak Rasulullah saw., yang kemudian dibagi untuk beliau dan para kerabatnya, anak inak yatim, orang-orang miskin, dan para musafir yang kehabisan perbekalan sebelum mereka sampai pada tujuan yang dikehendakinya. Sehubungan dengan distribusi al-fay’ ini, Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya meriwayatkan dari Umar bin Khaththab yang mengatakan bahwa semua harta Bani Nadhir yang diserahkan Allah pada Rasul-Nya menjadi hak Rasulullah saw. Oleh karena itu, Rasulullah saw. mengambil untuk keperluan nafkahnya dan nafkah keluarganya selama setahun, sedang selebihnya digunakan membeli senjata untuk keperluan perjuangan di jalan Allah.[1]

Hamka, sebagaimana yang tertulis dalam Tafsir al-Azhar yang diterbitkan oleh Pustaka Panjimas, mengatakan bahwa distribusi al-fay’ ini dibagi menjadi lima bagian, yang empat perlima (80%) untuk Rasulullah saw., dan yang seperlima bagian dibagi lima lagi. 20% (seperlima) pertama untuk Rasulullah saw., dan yang 80% (empat perlima) dibagikan kepada para kerabat Rasulullah, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan para musafir yang kehabisan dana.2

Sesudah wafat Rasululah saw., bagian dari al-fay’ ini jelas tidak lagi didistribuskan kepada beliau. Karena itu para ulama, dengan persetujuan para penguasa, menetapkan bahwa bagian Rasululah saw. itu dipergunakan untuk keperluan membiayai orang-orang yang melanjutkan tugas-tugas kerasulan, seperti para pejuang di jalan Allah dalam menegakkan agama, dan para mubaligh yang berdakwah atau menyeru umat ke jalan Allah. Sementara itu, sebagian pengikut Syafi’i berpendapat lain. Mereka mengemukakan fatwa yang agak berbeda, yaitu bagian Rasulullah saw. Itu diserahkan kepada lembaga-lembaga yang kegiatannya untuk mewujudkan kemaslahatan kaum Muslim dan dipergunakan bagi mereka yang bekerja untuk menegakkan agama Islam.[2]

Pembagian al-fay’ yang ditetapkan dalam surah al-Hasyr ayat 7 ini didasarkan pada alasan bahwa pasukan Islam tidak melakukan pertempuran dalam memperolehnya. Selain itu, sesuai dengan kandungannya, kebijakan ini juga dimaksudkan agar harta itu tidak hanya terkumpul di antara orang-orang kaya saja. Maksudnya, para tentara yang senantiasa ikut perang itu telah mendapatkan bagian yang cukup’banyak dari berbagai pertempuran yang diikuti, sehingga mereka telah memiliki banyak harta yang berasal dari ghanbnah. Bila harta dari al-fay’ juga diberikan untuk mereka, niscaya harta itu hanya akan berputar atau dimiliki oleh mereka yang telah berkecukupan. Di sisi lain, masih banyak anak yatim dan fakir miskin yang perlu diperhatikan karena mereka tidak berharta. Sementara Rasululah saw. sendiri selalu membagikan ghammah yang menjadi haknya kepada mereka yang memerlukan, sehingga ketika beliau sampai di rumah, hanya tinggal secukupnya untuk keperluan nafkah para istrinya.

Fenomena di Masyarakat

Masalah harta rampasan perang mengisyaratkan adanya kebiasaan yang secara umum berlaku di antara komunitas manusia yang bertempur, yaitu pemenang perang berhak mengambil harta dari musuh yang dikalahkan. Kebiasaan demikian memang merupakan fenomena yang terjadi secara umum pada semua bangsa pada saat tersebut. Ketika dua kelompok tentara berhadapan, maka yang akan menang akan mengambil harta yang ditinggalkan musuhnya, baik ketika itu terjadi pertempuran antara keduanya maupun tidak. Dalam sejarah kemanusiaan, terekam adanya aturan yang tidak tertulis mengenai masalah ini. Sebagai akibatnya, setiap suku bangsa selalu merasa berkewajiban untuk memperkuat pertahanan dirinya dengan pasukan yang tangguh. Perasaan demikian muncul karena anggapan bahwa mereka berada dalam situasi perang terus-menerus dengan pihak lain. Penaklukan dan penyerangan terhadap pihak yang dinilai lemah sudah merupakan bagian dari kebiasaan dari berbagai bangsa dan kerajaan yang kuat. Pertempuran semacam ini akan diakhiri dengan perampasan harta milik musuh yang dikalahkan. Dengan demikian, ketika umat Islam berperang dengan mereka yang memusuhinya, maka kebiasaan ini juga dilakukan.

Ajaran Islam, walaupun tampak mengakomodir kebiasaan yang telah ada dan berlaku secara umum, namun juga memberikan tuntunan yang baru yang mengarah pada keadilan dan kemaslahatan yang lebih baik bagi umat manusia secara keseluruhan. Dalam kaitan dengan harta rampasan dari suatu pertempuran, ketetapan Islam mengatur bahwa yang berhak mendapatkannya bukan hanya mereka yang berhasil membunuh musuh, tetapi juga semua yang ikut dalam perang memunyai hak untuk mendapat bagian, walau mereka tidak membunuh musuhnya. Bahkan, mereka yang tidak ikut maju perang, tetapi memiliki peran dalam pertempuran juga memperoleh bagian. Hal yang sedemikian ini karena peran mereka juga dinilai penting, sehingga mereka dapat mengalahkan musuh.

Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Islam hanya membolehkan pengambilan harta musuh, atau orang kafir, adalah terbatas pada mereka yang diperangi saja. Sedang harta orang-orang kafir yang tidak memerangi atau memusuhi umat Islam tidak diperlakukan sebagai ghammah atau fay’. Karena itu, umat Islam tidak diperbolehkan untuk mengambil atau merampasnya. Bahkan, dalam kaitan dengan masalah harta rampasan Rasulullah saw., pernah pula ditetapkan bahwa ghammah yang dapat dibagikan hanya yang berupa harta bergerak, sedang yang tidak bergerak, yaitu tanah tidak dibagikan. Harta semacam ini diserahkan kembali kepada pemiliknya untuk digarap, sehingga tanah tersebut tidak menjadi lahan tidur saja, tetapi dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.  Kebijakan demikian diambil berdasarkan pada pertimbangan’ bahwa ketika itu umat Islam sedang disibukkan dengan kegiatan untuk berdakwah dan mempertahankan diri dari rongrongan musuh. Selain itu, mereka juga kurang berpengalaman dalam menggarap lahan pertanian, sehingga ada kemungkinan mereka tidak dapat memaksimalkan lahan tersebut. Sebagai imbalannya, umat Islam menerima bagian dari hasil penggarapan tanah tersebut. Kebijakan Rasulullah saw. seperti ini ditetapkan pada Perang-Khaibar yang terjadi pada bulan Muharram tahun 7 H.[3]

Peristiwa semacam ini, tidak membagikan tanah musuh yang berhasil dikalahkan, juga terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khaththab, yaitu ketika pasukan Islam berhasil menaklukkan Persia. Pada saat itu, para tentara menuntut agar tanah di daerah tersebut dibagikan kepada mereka yang ikut dalam perang tersebut. Tetapi, Umar menolak permintaan itu dengan alasan bahwa tanah tersebut pasti akan terbengkalai karena ditinggal pemiliknya pergi berperang ke daerah lain, sesuai dengan perintah yang diberikan Khalifah. Ketimbang tidak memberikan hasil, Khalifah lebih memilih untuk menyerahkannya kepada pemilik semula, yaitu orang Persia untuk diolah dan ditanami sebagaimana biasanya. Hasi! pertanian dari tanah tersebut kemudian dibagi dua, sebagian untuk penggarap yang mengolah lahan dan sebagian yang lain disetor ke kas negara. Sebagai kompensasi dari tidak diterimanya tanah sebagai harta rampasan, semua tentara yang berperang diberi gaji sesuai dengan peran atau posisinya oleh pemerintah.

Dalam Islam, perintah perang adalah dalam rangka mempertahankan diri, melindungi kaum lemah agar terbebas dari penindasan, atau untuk menghilangkan kekuatan yang berpotensi sebagai ancaman terhadap keberadaan Islam.[4] Oleh karena itu, perang yang ditujukan untuk meriguasai, membanggakan diri, memperbudak, menghina, atau menguasai hasil suatu negara adalah terlarang.[5] Dengan dasar ini, Rasulullah saw. selalu berpesan agar pasukannya tidak melakukan pembuhnan terhadap orang-orang tua, anak-anak, para perempuan, dan orang-orang yang sedang beribadah di gereja. Selain itu, mereka juga dilarang untuk menebang pohon yang sedang berbuah, membunuh binatang selain yang diperlukan untuk makan, menghar curkan bangunan, dan merampas harta penduduk yang tidak ikut berperang. Kebijakan demikian ditetapkan untuk menghindarkan terjadinya pembantaian, perampasan harta, atau pemusnahan yang memang dilarang.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa harta orang kafir dapat diambil hanya bila mereka memusuhi dan memerangi umat Islam. Sedang mereka yang tidak memerangi dan bersedia tunduk pada pemerintahan Islam diberi dua alternatif, yaitu masuk Islam dan harta mereka akan dijamin keamanannya, atau tetap dalam agama semula dengan membayar pajak keamanan, yang disebut jizyah. Pajak ini diambil sebagai bentuk partisipasi penduduk non-Muslim untuk membiayai pasukan yang menjaga keamanan mereka. Kewajiban demikian menjadi logis, karena keamanan jiwa dan harta benda mereka dijamin oleh pemerintahan Islam. Penjagaaan keamanan memerlukan dana untuk menggaji mereka yang melaksanakannya. Karena itu, yang menikmati keamanan sudah sewajarnya bila ikut menanggung dana tersebut. Hal seperti ini bukan berarti bahwa mereka dianaktirikan, ketika warga Muslim tidak diwajibkan membayar izyah. Pertimbangan ini didasarkan pada ajaran adanya kewajibai membayar zakat bagi yang Muslim, sedang bagi non-Muslim tidak ada keharusan tersebut. Dengan demikian, sesungguhnya ketatapan tersebut merupakan kewajiban yang sesuai dengan asas keadilan.

Dalam kaitan dengan pemungutan jizyah, pemerintah Islam diwajibkan menjaga keamanan penduduk non-Muslim tersebut. Bila ternyata pasukan Islam tidak mampu menjaga keamanan penduduk yang tunduk pada pemerintahan Islam, maka jizyah ini wajib dikembalikan. Kasus demikian pernah terjadi pada penduduk Horns, suatu daerah di sekitar Syam (antara Palestina dan Suriah). Pada saat itu, mereka dikalahkan oleh pasukan Islam di bawah pimpinan Panglima Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Penduduk daerah ini bersedia tunduk dengan tetap memeluk agama mereka semula. Karena itulah, mereka ditetapkan untuk membayar pajak keamanan atau jizyah. Tetapi, beberapa saat kemudian pasukan Islam mengalami kekalahan dalam peperangan melawan pasukan Romawi Timur. Akibatnya, Abu Ubaidah dan pasukannya terpaksa meninggalkan daerah tersebut. Sebelum pergi, beliau mengumpulkan penduduk dan mengembalikan jizyah yang telah dipungutnya. Ketika ditanya tentang pengembalian tersebut, Panglima itu rnenjawab bahwa pemungutan pajak dimaksudkan sebagai biaya keamanan Ketika ternyata keamanan penduduk tidak dapat dijamin lagi akibat kalah perang, maka pajak itu dikembalikan lagi.[6]

Anggapan yang Perlu Diluruskan

Belakangan ini, di sebagian daerah, muncul anggapan bahwa harta orang kafir dapat diperlakukan sebagai al-fay’, walaupun mereka tidak memusuhi atau memerangi umat Islam. Akibatnya, di beberapa kawasan terjadi penyerobotan atau pengambilan harta milik warga non-Muslim secara tidak sah, yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku beragama Islam. Pemikiran demikian mengemuka karena diawali dengan adanya pembagian wilayah tempat tinggal masyarakat menjadi dua, yaitu wilayah Islam (ddr al-lslam) dan wilayah perang (ddr al-harb). Yang pertama merupakan daerah yang dikuasai umat Islam yang penduduknya beragama Islam atau mereka yang tunduk pada pemerintahan Islam, sedang yang kedua adalah daerah yang dikuasi umat non-Muslim yang dinilai akan membahayakan Islam dan umatnya. Dari ide ini kemudian muncul pendapat bahwa dunia ini pada hakikatnya terpilah ke dalam teritori atau wilayah Muslim dan teritori atau wilayah non-Muslim.

Menurut mereka yang berpendapat seperti uraian di atas, umat Islam dan non-Muslim diasumsikan selalu berada dalam situasi perang yang terus-menerus. Anggapan demikian akan berakhir bila umat Islam telah dapat mengalahkan musuhnya. Selama situasi belum berubah, dan wilayah non-Muslim masih dihuni oleh mereka yang memusuhi Islam, anggapan bahwa mereka merupakan ancaman serius yang harus diwaspadai terus berlanjut. Dalam keadaan demikian, kelompok umat Islam yang berpendapat seperti ini masih menghalalkan harta orang yang tinggal di wilayah perang (ddr al-harb) sebagai al-fay’ yang boleh diambil untuk kemaslahatan umat Muslim.

Uraian di atas menjelaskan masalah yang berkaitan dengan harta orang kafir yang dapat diambil. Ketetapan ajaran Islam menegaskan bahwa yang dapat diambil adalah harta musuh yang telah mengakui kekalahannya ketika melawan pasukan Islam, baik dengan perang atau tidak. Sedangkan harta mereka yang tidak memerangi tidak boleh diambil. Dengan demikian, pendapat yang mengatakan bahwa harta atau fasilitas yang dimiliki orang kafir merupakan al-fay’, yang boleh diambil untuk kepentingan umat Islam adalah tidak benar. Anggapan sedemikian ini, yaitu bolehnya merampas harta orang kafir yang tidak memerangi Islam dapat dinilai sebagai sikap yang menyebabkan munculnya kerusakan pada tatanan masyarakat. Pada giliran selanjutnya, hanya sikap antipati dan kebencian terhadap Islam dan umatnya yang akan tumbuh.

Dalam era yang sudah jauh berbeda dari masa Rasulullah saw., kehidupan umat Islam sudah tentu banyak mengalami perubahan. Pada saat ini, sudah tidak lagi berlaku penaklukan suatu daerah secara fisik oleh mereka yang memiliki kekuatan tentara. Bila perilaku seperti ini dilakukan oleh suatu negara, maka seluruh bangsa di dunia ini segera akan mengecam dan mengambil tindakan terhadap negara yang melakukannya. Respons yang demikian keras pasti akan ditunjukkan oleh semua negara di dunia, karena tindakan seperti ini dinilai sudah tidak sesuai dengan masa kini. Demikian juga halnya perampasan harta yang dimiliki oleh seseorang oleh orang lain, sekelompok masyarakat oleh masyarakat lain, atau suatu negara oleh negara lain akan dinilai sebagai perbuatan sewenang-wenang yang akan meminggirkan pelakunya. Sikap demikain pasti akan menuai kecaman dan mungkin juga akan muncul tindakan balasan dari pihak lain. Hal seperti ini merupakan sikap yang mesti dihindari oleh siapa pun. Umat Islam, tidak berbeda dari lainnya, juga termasuk yang dilarang untuk melakukannya.

Islam disyariatkan sebagai agama rahrnatan HI ‘dlamin. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dan ketenteraman di dunia. Dengan doktrin demikian, umat Islam berkewajiban untuk berpartisipasi   dalam   menegakkan   tujuan   syariat tersebut.

Perampasan harta yang dimiliki orang lain tanpa sebab yang dibenarkan tentu terlarang, karena berakibat munculnya kerusakan dan kehancuran pada norma-norma kemasyarakatan. Karena itu, Islam dengan tegas melarang sikap yang bertentangan dengan aturan internasional ini.

AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya dari hari ke hari. Upaya peningkatan kesejahteraan itu ditempuh dengan berbagai cara kreatif, dengan kompetisi ketat, bahkan adakalanya dengan cara-cara yang tidak sejalan dengan aturan yang ada atau yang telah disepakati diterima sebagai kebaikan. Tidak sedikit aktivitas yang dilakukan seseorang ternyata mengganggu dan merugikan orang lain. Supaya ketertiban masyarakat berjalan dengan baik dan terpeliharanya hak-hak anggota masyarakat serta menghindari berbagai malapetaka kehidupan, maka diperlukan ada orang atau sekelompok orang yang selalu mengingatkan pada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang tidak baik. Aktivitas ini diperkenalkan oleh al-Qur’an sebagai “amar makruf nahi munkar” atau aktivitas mengajak atau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah untuk melakukan kemungkaran.

 

Perintah Beramar Makruf Nahi Munkar

Ayat-ayat al-Qur’an yang secara eksplisit menggunakan istilah “amar makruf nahi munkar” ditemukan dalam beberapa tempat:QS. Ali Imran [3]: 104, 110, ll4; al-A’raf [7]: 157; at-Taubah [9]: 71, 112; al-Hajj [22]: 41; Luqman [31]: 17. Salah satu dari ayat itu yang dengan tegas memerintahkan untuk melakukan amar makruf nahi munkar adalah QS. Ali ‘Imran [3]: 104. Sebagai berikut:

 

 

 

 

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, rnenyuruh (berhuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” QS. Ali ‘Imran [3]: 104)

Sebagian ulama tafsir memahami status perintah rnenyuruh berbuat baik dan mencegah herbuat buruk (beramar makruf dan nahi munkar) adalah fardhu kifayah (wajib sosial). Preposisi ‘min’ pada ayat tersebut menunjukkan arti sebagian (li at-tab’idli), yakni sebagian dari setiap komunitas harus rnelakukan aktivitas amar makruf nahi munkar. Mengapa tidak seluruhnya? Karena, seperti dijeiaskan az-Zamakhsyari, seseorang yang akan melakuKan aktivitas itu harus tahu yang mana makruf dan yang mana munkar, aan dia harus tahu prioritas-prioritas. Kalau tidak, jangan-jangan terbalik dengan rnenyuruh yang munkar dan mencegah yang makruf, bersikap tegas pada yang seharusnya lembut atau sebaliknya, atau wawasannya sangat terbatas lalu mencegah hal-hal yang sebenarnya bukan munkar karena hanya tak mengetahui perspektif pihak lain.[7]

Sementara itu ada juga yang memahami preposisi ‘min’ di situ sebagai penjelas (li at-tabyin) sehingga berimplikasi pada kewajiban setiap individu mukallaf rnelakukan amar makruf nahi munkar menurut kadar kemampuannya, baik dengan tangan (kekuasaan), perkataan (nasihat), maupun sekadar dalam hati.[8] Hal ini dipahami dari QS. Ali ‘Imran [3]: 110 dan sebuah Hadits riwayat Muslim sebagai berikut:

 

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) rnenyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. “

 

“Siapa diantara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah mengubahnya (menghentikannya) dengan tangan (kekuasaan) yang dia miliki. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya, dan kalau tidak mampu juga maka dengan hatinya- svtforBan yang demikian itu termasuk selemah-lemah iman.” (HR Muslim)

 

Pelaksanaan taghyir al-munkar (pencegahan atau pengubahan kemungkaran) disesuaikan dengan tingkat kemampuan yang dimiliki tiap individu. Dalam Hadits di atas disebutkan beberapa alternatif yang bersifat prioritas. Dengan tangan apabila memiliki kemampuan untuk itu, atau kalau tak sanggup, maka dengan ucapan atau teguran lisan, dan apabila yang kedua ini juga tidak mampu dilakukan maka cukup dengan pernyataan ketidaksukaannya di dalarn hati. Mendiamkan, dalam arti ‘cuek sama sekali’ (bersikap permisif) bahkan mungkin memberi dukungan tentu bukan sikap orang beriman. Ibrahim al-Matbuli, sebagaimana dikutip Muhammad Ali al-Bakri, menjelaskan bahwa mengubah kemungkaran dengan tangan adalah tugas para penguasa dan jajarannya. Sedangkan dengan teguran (ucapan) meiupakan tugas para ulama, dan dengan hati adalah mereka yang memiliki nurani.[9] Hal ini akan dibahas lebih lanjut setelah penjelasan tentang berbagai cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam beram ir makruf dan nahi munkar.

 

Realitas dalam Masyarakat

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk baik, ia diciptakan dalam keadaan sempurna, serba seimbang, memiliki akal dan nafsu sekaligus yang tak dimiliki oleh makhluk lain. Tapi, kemudian ada yang tak memfungsikan akalnya sehingga yang menguasai dirinya adalah nafsu, menyebabkan martabatnya meluncur ke bawah garis hewan melata. Orang-orang seperti ini selalu kita jumpai di lingkungan atau di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kejahatan dan kemungkaran sudah ada seumur dengan manusia itu sendiri. Sponsor utamanya adalah lblis. Karena sponsor utama ini memang mendapat legalisasi untuk menggoda (bukan memaksa) anak cucu Adam untuk mengerjakan kejahatan dan kemungkaran dari berbagai sisi maka kejahatan dan kemungkaran tetap akan ada.v Legalisasi itu misalnya kita jumpai dalam Surah al-A’raf [7]: 16-17:

 

“(lblis) berkata, ‘Karena Engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka (manusia) darijalan-Mu yang lurus, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.”

Pernyataan di akhir ayat itu (“… dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur”) menunjukkan bahwa tidak sedikit di antara manusia yang terbawa oleh godaan lblis dan kawan-kawannya. Hanya mereka yang konsisten dalam keikhlasannya menjalankan perintah sesuai petunjuk Allah sajalah yang tidak rentan terhadap godaan-Lblis dan kawan-kawannya untuk berbuat jahat. Surah Shad [38]: 82-83 menjelaskan hal tersebut:

“(lblis) rnenjawab, “Demi kemuliaan-Mu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang terpilih di antara mereka.”

Dalam catatan kaki Al-Qur’an dan Terjemahnya yang disusun oleh Tim Departemen Agama, ‘al-mukhlashin’ diberi makna orang-orang yang telah diberi taufik untuk menaati segala petunjuk dan perintah Allah.[10] Sebaliknya, orang-orang yang tidak konsisten dalam menjalankan perintah sesuai dengan petunjuk Allah tentu sangat rentan terhadap godaan berbuat kemungkaran. Kondisi nyata dalam masyarakat ini mengharuskan adanya amar makruf nahi munkar untuk mereduksi atau mencegah meluasnya kemungkaran itu dengan berbagai kemampuan yang dimiliki. Di sisi lain mengajak manusia untuk senantiasa berbuat baik dan konsisten dalam kebaikan itu sehingga tidak ada celah yang dapat dimasuki oleh godaan-godaan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan kemungkaran.

Perintah untuk beramar makruf nahi munkar dengan gradasi berbeda dipahami oleh masyarakat secara berbeda pula. Setidaknya, ada tiga pemahaman masyarakat Islam dalam memahami dan mengamalkan perintah beramar makruf nahi munkar sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat dan Hadits di atas: Kelompok pertama, melakukan amar makruf dan nahi munkar dengan paksaan dan kekerasan. KeloTnpok ini beranggapan bahwa tingkatan paling tinggi dalam melakukan amar makruf dan nahi munkar adalah dengan tangan (fisik), sehingga kegiatan yang bersifat eksplosif terutama untuk mehakut-nakuti orang lain agar tidak melakukan hal yang sama perlu dengan paksaan dan kekerasan. Akibat dari pemahaman ini kita jumpai dalam masyarakat ada perorangan atau lembaga yang bertindak bagai penegak hukum dengan merazia dan merusak area yang dianggap sebagai wilayah tempat kemungkaran Atau, memaksa orang lain untuk melakukan ibadah tertentu sebagai manifestasi dari amar makruf dengan tangan. Orang yang tidak shalat dipaksa pergi ke masjid, yang tidak puasa dipaksa untuk puasa, pendek kata memaksa orang lain menjalankan ajaran agarna di bawah ancaman. Tanpa menyudutkan kelompok-kelompok tertentu, ada di antara kelompok ini yang melakukan nahi munkar dengan kemungkaran baru.

Kelompok kedua, orang yang melakukan amar makruf dan nahi munkar didasarkan pada kedudukar. dan fungsinya dalam masyarakat. Atau lebih mudahnya, kelompok ini selalu melihat hubungan antara pelaku dengan penganjur amar makruf nahi munkar. Fungsi pemimpin s.ruktural atau fungsional dalam masyarakat mengharuskan beramar makruf nahi munkar berdasarkan

kekuasaan yang dimiliki masing-masing. Ia harus menggunakan fungsi dan kewenangannya untuk beramar makruf nahi munkar pada bawahan atau kelompok yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara itu, bagi seorang ilmuwan, akademisi, praktisi, dan sejenisnya melakukannya dengan lisan atau tulisan untuk menggugah orang lain melakukan kebaikan dan mencegah dirinya dan orang lain dari perbuatan munkar. Sedangkan bagi orang awam minimal dengan hati, yaitu ada getaran ketidaksenangan terhadap perbuatan mungkar yang dilakukan orang lain. Tidak ada lagi tingkatan di bawah ini karena hal itu menandakan ketiadaan iman di dalam sanubari orang itu.

Kelompok ketiga, yaitu orang yang tidak mau peduli dengan peningkatan kualitas dan kuantitas kebaikan seseorang dengan menjadi penganjur kepada yarg makruf dan melarang atau mencegah perbuatan munkar yang dilakukan orang lain. Orang yang dikategorikan dalam kelompok ketiga, lebih tepat disebut sebagai orang-orang apatis atau orang-orang yang sangat permisif terhadap pentingnya amar makruf dan nahi munkar. Ciri orang yang berada dalam kategori ini adalah selalu bersikap masa bodoh terhadap lingkungannya, baik untuk perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Lebih mengutamakan kesalehan individual daripada kesalehan sosial. Lebih mementingkan penyelamatan diri sendiri daripada penyelamatan umat.

 

Memahami Makna Makruf dan Munkar

Kata ‘makruf terambil dari kata ‘arafa yang berarti mengenal, mengetahui, memahami. Bentukan kata makruf bermakna sesuatu yang telah dikenal baik oleh masyarakat. Kata ‘urf yang dikenal dalam terminologi hukum bermakna budaya yang telah diterima oleh masyarakat luas sebagai memiliki nilai kebaikan. Menolong, menghargai, bersikap adil, jujur, bersahabat, adalah contoh-contoh makruf yang telah menjadi budaya universal masyarakat beradab dan diterima sebagai nilai-nilai luhur kehidupan.

Menurut al-Jurjani, yang disebut makruf adalah semua yang baik menurut syara’.[11] Sesuatu yang baik menurut syara’ disebut makruf karena jiwa akan merasa tenteram padanya.[12] Semua yang diperintahkan oleh agama, baik perintah tegas (wajib) maupun anjuran (sunnah) membawa kebaikan pada pelaku dan lingkungannya. Pribadi norma1 jika melakukan suatu kebaikan akan merasakan kepuasan dan kebahagiaan. Sebaliknya, jika melakukan keburukan akan menimbulkan waswas, penyesalan, dan ketidaktenangan dalam batin orang itu. Rasulullah pernah bersabda,

“Kebaikan itu adalah berakhlak baik, sementara perbuatan dosa adalah apa saja yang menyebabkan waswas di dalam batinmu dan engkau merasa khawatir jika diketahui orang lain.”[13]

Lawan kata dari makruf adalah munkar, yaitu sesuatu yang diingkari atau tak dikenal baik dalam masyarakat. Dalam kosakata bahasa Indonesia terdapat kata ingkar dan mungkar yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Ibnu Manzhur dalam Lisan al-‘Arab memberi penjelasan tentang term ini:

……………………………………………………………………………………………………………[14]

“Kata inkar dan munkar merupakan antonim dari makruf, yaitu semua yang dianggap buruk, haram, dan tercela oleh syara”.

Seperti halnya istilah makruf, istilah munkar pun harus dikembalikan pada standar agama. Sebuah perbuatan disebut munkar apabila menurut agama (syara’) hal itu haram atau tercela. Dengan demikian harus dapat dipastikan bahwa seseorang yang akan melakukan nahi munkar harus benar-benar mengetahui dan mampu mengklasifikasi perbuatan mana yang termasuk makruf dan yang mana tergolong munkar menurut informasi al-Qur’an dan as-Sunnah. Orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang kategori makruf dan munkar menurut kedua sumber itu maka tentu tidak berkewajiban melakukan amar makruf nahi munkar.

Rangkaian aktivitas amar makruf dan nahi munkar mengandung dua aktivitas berbeda. Yang pertama, amar makruf, yaitu ajakan atau perintah melakukan kebaikan, baik yang berwujud sikap, ucapan, maupun perbuatan nyata. Sedangkan yang kedua, nahi munkar, yaitu upaya pencegahan atau perubahan terhadap kemungkaran. Kedua aktivitas ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, prioritas pertama adalah melakukan nahi munkar, karena mencegah atau mengubah kemungkaran itu lebih utama daripada menganjurkan kebaikan.

Di dalam masyarakat harus ada kesadaran bersama untuk senantiasa melakukan aktivitas amar makruf nahi munkar. Salah satu superioritas umat Islam sehingga disebut sebagai “khaira ummah” adalah aktivitasnya beramar makruf dan nahi munkar yang didorong oleh iman kepada Allah yang kuat, sebagaimana dapat dipahami dari feurah Ali ‘Imran [3]: 110. Mengapa? Karena, kalau tidak ada orang yang selalu mengingatkan beramar makruf nahi munkar, maka boleh jadi yang makruf menjadi munkar, atau sebaliknya, yang munkar menjadi makruf. Hal-hal yang makruf kalau terus ditinggalkan oleh masyarakat sangat boleh jadi menjadi munkar sehingga tidak lagi dikenal sebagai suatu kebaikan. Sikap tolong-menolong yang kental di masyarakat pedesaan menjadi sesuatu yang ‘tak dikenal’ oleh masyarakat di kota besar yang lebih individualistik. Atau, hal-hal munkar yang dilazimkan oleh masyarakat mungkin akan berubah menjadi makruf. Sudah tidak diketahui sejak kapan dimulai kebolehan mengambil buah-buahan yang jatuh dari pohon di kebun orang lain. Meskipun diketahui buah itu milik orang yang punya kebun ketika jatuh dari pohon boleh diambil oleh siapa saja (telah menjadi ‘makruf). Ibn al-Muqaffa’, sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, menyatakan bahwa:

…………………………………………………………………………………………………………….[15]

“Apabila makruf sudah kurang diamalkan, maka ia menjadi munkar, danjika munkar telah menyebar maka ia menjadi makruf. “

 

Aplikasi Amar Makruf

Melakukan amar makruf merupakan suatu tindakan mulia yang sangat dianjurkan agar orang lain mendapatkan kebaikan. Jika setiap individu sudah menjalankan semua tindakan makruf, maka masyarakat pun akan menikmati kesejahteraan dalam arti seluas-luasnya. Dan apabila setiap anggota masyarakat menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, maka akan tercipta keharmonisan dalam komunitas itu. Untuk menjaga agar keharmonisan ini ietap langgeng, maka setiap individu hams menjalankan amar makruf dan nahi munkar dalam bingkai iman yang kokoh.

Dalam menjalankan amar makruf tak ada jalan lain kecuali harus dimulai dari diri sendiri. Sebuah perintah tak akan berkesan kalau yang memerintahkan ser.diri tak melakukannya. Allah swt. sangat mencela orang-orang yang melakukan amar makruf, tetapi dia sendiri tak melakukan apa yang diperintahkannya itu. Perhatikan firman Allah dalarm Surah al-Baqarah [2]: 44:

“Mengapa kamu menyuruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahalkamu membaca Kitab (Taurat)? Tidakkah kamu mengerti?”

Ayat lain yang berkorelasi dengan ayat ini terdapat pada Surah ash-Shaff [61]: 3 sebagai berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”

Sinyalemen ayat-ayat ini menegaskan bahwa ada orang dalam masyarakat yang aktif menjadi penganjur kebaikan tetapi dia sendiri tak melakukan apa yang dianjurkannya itu. Orang seperti ini dibenci oleh Allah dan sebenarnya dipertanyakan kewarasannya karena tidak memfungsikan akal yang dikaruniakan Allah padanya. Dengan demikian, aktivitas amar makruf mensyaratkan makruf itu harus terlebih dahulu dijalankan oleh penganjurnya.

Orang bijak sering mencontohkan bahwa dalam melakukan amar makruf dan juga nahi munkar ibarat batu yang terjatuh ke dalam air ia memberi efek gelombang meluas dari lapisan terdekatnya baru meluas sampai ke wilayah (ring) terluar. Seorang kepaia keluarga memulai melaksanakan hal-hal makruf dalam kehidupan sehari-hari, lalu memerintahkan kepada keluarganya serumah baru orang-orang sekitarnya dan kemudian masyarakat luas.

Setiap orang yang menjalankan amar makruf harus dengan cara-cara yang santun, lemah lembut, tidak berlebihan, dan tid?k menyakiti hati orang lain. Abul Abbas dalam kitabnya al-Mishbah al-Munir fx Gharib asy-Syarh al-Kabh menulis sebagai berikut:

“Siapa yang melakukan an.ar makruf maka hendaklnh melakukannya dengan makruf pula, yaitu dengan lemah lembut dan sekedar yang diperlukan (tidak berlebih-lebihan). “[16]

Menurut ‘Athiyah ibn Muhammad Salim dalam Syarh al-Arba’ln an-Nawaiviyah bahwa amar makruf harus dilakukan dengan makruf pula, tidak dengan cara kekerasan, demikian juga nahi munkar harus dengan cara cara yang baik.[17] Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan pentingnya melakukan amar makruf dengan cara-cara yang baik, persuasif, sar.tun, tidak dengan kekasaran dan kekerasan. Ayat-ayat itu antara lain terdapat pada Surah an-Nahl ([16]: 125)^suf [12]: 108; Ali ‘Imran [3]: 159. JSurah an-Nahl [16]: 125 dengan lugas menyebutkan:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. “

Aktivitas amar makruf dan juga nahi munkar harus terus dibudayakan dalam kehidupan sosial. Harus selalu ada orang yang mengingatkan dengan cara menganjurkan kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan buruk agar semua anggota masyarakat hidup tenteram, sejahtera, dan bahagia lahir batin. Jika semua orang dalam komunitas masyarakat bersikap tidak mau tahu, individualistik, mengabaikan kewajiban sosial, maka masyarakat itu menjadi sakit (patologi sosial). Untuk mencegah patologi sosial, maka aktivitas amar makruf nahi munkar harus terus berjalan.

 

Aplikasi Nahi Munkar

 

Kemungkaran bisa terjadi di mana saja terutama apabila ada peluang dan ada potensi pada individu untuk melakukannya. Kemungkaran tidak dapat dihapuskan sama sekali di muka bumi karena hal itu menjadi bagian dari ujian keimanan bagi umat manusia. Bagi setiap individu Muslim, wajib hukumnya mencegah timbulnya atau berlanjutnya sebuah kemungkaran. Istilah nahi munkar mengandung dua pengertian. Pertama, berupaya agar tidak muncul kemungkaran dengan menutup rapat potensi-potensi yang memungkinkan terjadinya kemungkaran itu. Kedua, apabila sudah terjadi maka ada dua kemungkinan yang harus dilakukan, yaitu menghentikan atau mengubahnya dengan hal lain yang makruf. Dalam bahasa ‘Athiyah ibn Muhammad Salim;

…………………………………………………………………………………………………………….[18]

“Mengubah kemungkaran dapat dilakukan dengan dua cara, bisa dengan menghentikan, dan bisa pula dengan menggantinya dengan sesuatu yang makruf.”

Makna kedua inilah yang akan dibahas terinci dalam tulisan ini karena sering disalahpahmi oleh sementara orang. Istilah yang digunakan merujuk pada Hadits yang disebut pada awal tulisan ini adalah “taghyirul munkar” dengan dua makna: menghentikan dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lain yang makruf. Sebagian ulama memahami bahwa pada taghyirul munkar itu sejatinya juga terkandung makna mencegah potensi terjadinya kemungkaran, yaitu mengubah sesuatu yang berpotensi menjadi tidak berpotensi pada kemungkaran, sehingga pemahaman ini tak membedakan antara taghyirul munkar dengan istilah nahi munkar, keduanya sama. Yang mana pun dipilih, substansinya adalah bagaimana mencegah terjadinya kemungkaran itu dan bila terjadi bagaimana menghentikannya sehingga tidak berlanjut atau semakin berkembang, dengan berbagai cara dan kemampuan yang dimiliki.

Ketentuan yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan melakukan nahi munkar (taghyirul munkar) adalah:[19]

  1. Didasari oleh iman yang sungguh-sungguh dalam rangka memperoleh ridha Allah, bukan karena tujuan lain semisal interes pribadi, faktor etnis, kelompok, dan sebagainya.
  2. Sesuai dengan petunjuk al-Qur’an dan as-Sunnah, karena setiap amal saleh harus berlandaskan pada niat yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk kedua sumber itu.
  3. Menggunakan cara yang bertingkat-tingkat sesuai dengan intensitas kemungkaran itu dengan tetap mendahulukan hikmah, kasih sayang dan lemah lembut. Banyak sekali contoh yang ditunjukkan Rasulullah saw. dalam hal ini, misalnya bagaimana perlakuan beliau terhadap seseorang yang kencing di sudut masjid karena ketidaktahuannya. Di sisi lain, beliau juga tegas dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu, seperti ucapan dan tindakannya dalam penegakan hukum pada kasus pencurian, beliau berdiri dan berkhotbah, penggalannya sebagai berikut:

“Adapun sesudahnya, sungguh telah hancur umat manusia sebelum kamu karena mereka (tidak menegakkan hukum dengan adil), apabila yang mencuri para pembesarnya maka hukum diabaikan, tetapi apabila yang melakukannya orang kecil dan lemah hukum dijalankan. Demi Allah yang jiwa Muhammad ditangan-Nya, andaikata Fatimah anaknya Muhammdd yang mencuri pasti aku sendiri yang akan memotong tangannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Persoalan yang sering muncul adalah ketika pemaknaan nahi munkar (taghyirul munkar) dimaknai atau diidentikkan dengan pedang, pentungan, senjata api, dan semacamnya. Padahal, seperti dikatakan oleh Dr. Mahmud Taufiq, mengubah atau mencegah kemungkaran bukanlah dengan demonstrasi unjuk kekuatan dengan membawa pedang, pentungan, dan senjata lainnya, tetapi dapat dilakukan dengan berbagai cara lain dan bentuk-bentuk yang elegan.[20]  Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan tingkatan atau cara melakukan aktivitas nahi munkar (taghyirul munkar) dengan tangan (kekuasaan), ucapan (nasihat), dan dengan hati.

Pencegahan dengan tangan yang menjadi wilayah orang yang memiliki kekuasaan seperti pemerintah kepada rakyatnya, atasan kepada bawahannya, guru kepada muridnya, orang tua kepada anaknya, dan seterusnya dapat dilakukan dengan pendekatan yang berbeda:

  1. ayah kepada anaknya atau suami kepada istrinya cukup langsung dilakukan pencegahan saat ia mengetahui kemungkaran itu terjadi dan membuanj atau menjauhkan instrumen yang dijadikan alat perbuatan mungkar jika ada.
  2. Wilayah publik, yaitu wilayah yang melibatkan orang banyak yang mungkin berlatar belakang berbeda-beda maka pendekatannya pun hams berbeda bergantung pada banyak hal, misalnya kewajiban pencegahan ada pada yang memiliki otoritas secara beijenjang, intensitas dampak bahaya yang ditimbulkan bagi masyarakat, tingkat pengetahuan kedua pihak (yang berbuat mungkar dan yang mencegahnya), termasuk efek yang mungkin timbul akibat dari pencegahan itu.

Aktivitas nahi munkar (taghyirul munkar) dengan lisan atau ucapan (ada yang memasukkan, tulisan) merupakan tingkat kedua di bawah pencegahan dengan kekuasaan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan dalam kategori pencegahan dengan lisan, antara lain:[21]

  1. Menyampaikan, mengusulkan, mendesak kepada pihak berwenang (orang yang memiliki otoritas atau kekuasaan dalam wilayah tertentu) untuk menghentikan atau mengubah kemungkaran dengan tangan (kekuasaan) yang dimilikinya.
  2. Mengingatkan akan akibat buruk yang ditimbulkan oleh kemungkaran itu dengan misalnya membacakan ayat-ayat tentang azab Allah.
  3. Menyebarkan sebab-sebab potensial yang dapat menimbulkan kemungkaran, termasuk akibatnya dalam kehidupan masyarakat, dan cara-cara memelihara diri dari hal itu, baik dalam bentuk verbal maupun tulisan (grafiti).
  4. Menceritakan sejarah timbuinya Kerusakan yang terjadi di bumi akibat orang-orang yang berbuat kemungkaran dengan harapan tidak diulangi peristiwa itu.
  5. Mendoakan pelaku munkar agar mendapatkan hidayah, kembali ke jalan yang benar, agar masyarakat terselamatkan.

Sementara itu, melakukan aktivitas nahi munkar (taghyirul munkar) dengan hati (qalbu) lebih bermakna sebagai ketidaksukaan terhadap perbuatan munkar, bukan pencegahan dalam arti sebenarnya, karena tak ada tindakan atau ucapan yang menjadi indikator pencegahan. Akan tetapi, hal ini penting untuk memberi koridor bagi orang yang tak mampu melakukan pencegahan munkar dengan tangan dan lisannya. Dengan demikian, tidak ada seorang Muslim pun yang tidak mampu melakukan pencegahan kemungkaran, walaupun hanya dengan hati, karena ketidakmampuannya dengan cara lain. Bagaimana caranya? Paling minim adalah adanya terbetik dalam hati (kata hati) bahwa perbuatan munkar yang dilihatnya adalah perbuatan buruk, perbuatan yang tak pantas dilakukan oleh orang beriman. Lebih baik jika dia menunjukkan ketidaksenangan dalam hatinya lalu diekspresikan pada raut muka terhadap perbuatan munkar yang disaksikannya termasuk pada pelakunya. Walldhu Alain [darwis hude].